Indramayu Tertinggi Pernikahan Dini

Kabupaten Indramayu disinyalir menjadi daerah tertinggi dalam kasus pernikahan dini di Indonesia. Kultur sosial budaya menjadi salah satu penyebab tingginya kasus tersebut. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief menyatakan, angka pernikahan dini tertinggi terdapat di daerah pantai utara (pantura) seperti Cirebon; Indramayu; Brebes; dan kabupaten/kota lainnya. “Kemungkinan Kabupaten Indramayu menjadi daerah paling tinggi kasus pernikahan dini.

Di kawasan pantai, tingkat pernikahan dini bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi dari daerah pedalaman. Kultur sosial berperan besar dalam mempengaruhi tingkat pernikahan dini,” katanya. Dia menyebutkan, di daerah pantura banyak ditemukan pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun.Padahal budaya seperti itu tidak menguntungkan bagi pasangan tersebut secara keseluruhan. Sebab, berdasarkan program BKKBN diharapkan angka usia pernikahan baru terjadi pada usai 21 tahun.

“Di lapangan banyak ditemukan masyarakat yang mengaku berusia 16 tahun untuk memenuhi persyaratan UU Perkawinan. Padahal,mungkin usia mereka masih di bawah itu,” ungkap Sugiri. Lebih lanjut kata dia, tingginya kasus pernikahan dini sangat memengaruhi laju pertambahan penduduk.“Setiap anak harus memiliki rencana, kapan akan menikah, berapa anak yang akan dimiliki,kapan akan berhenti memiliki anak, dan akan menjadi seperti apa keluarganya. Jangan sampai belum waktunya menikah,tapi karena dorongan sang ibu akhirnya seorang anak menikah juga.

Padahal, dia sendiri belum memiliki pengetahuan bagaimana cara mendidik anak. Orang tua juga jangan memaksa jika sang anak belum siap menikah,”beber dia. Karena itu, kata dia, BKKBN tengah gencar melakukan kampanye meminimalisir fenomena pernikahan dini melalui program Generasi Berencana atau Genre. Penekanan angka pernikahan dini memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya menekan jumlah penduduk di Indonesia. Kampanye Genre dimulai pada tahun ini dan tahun depan akan dievaluasi.

Pihaknya berharap, usia pernikahan bisa turun menjadi 20 tahun sebelum kemudian mencapai 21 tahun sebagaimana target utama. Secara nasional, pihaknya diminta menurunkan laju pertambahan penduduk dari angka 1,49 tahun ini menjadi 1,4 di tahun mendatang. Begitu juga dengan angka fertilitas, harus turun dari 2,6 menjadi 2,3. Sementara itu, roadshow Harganas ke-18 di Kabupaten Cirebon merupakan rangkaian kegiatan sebelum peringatan puncaknya di Kabupaten Bandung Barat pada 29 Juni mendatang.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota Komisi IX DPR RI,Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Ratna Djoko Suyanto,perwakilan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Pusat Grace Tursandi,Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan, Asisten Daerah III Provinsi Jabar Aip Rifai, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jabar Ano Sutrisno, Bupati Cirebon Dedi Supardi,Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Heviyana Supardi, dan jajaran Muspida Kabupaten Cirebon. (erika lia)

Sumber: Harian Seputar Indonesia - Kamis, 23 Juni 2011